Pilgub NTT: Ujian bagi Kematangan Demokrasi

Pilgub NTT: Ujian bagi Kematangan Demokrasi

Rian Agung*

     17626683_1532186563467472_6706391412610717710_n

                Di mana-mana, demokrasi adalah bentuk pemerintahan paling ideal dari sistem-sistem yang pernah ada. Intisari demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai ” tuan” atas kehidupan bernegara menjadikan demokrasi  (in se), semakin diminati dan terus diperjuangkan eksistensi maupun realisasinya. Untuk konteks Indonesia, adalah suatu yang tidak bisa dinaifkan untuk mengatakan  demokrasi  kita masih berada dalam fase pertumbuhan jika dikomparasikan dengan negara-negara yang lebih awal  memilih untuk menerapkan sistem demokrasi seperti Amerika serikat. Jika demikan, apakah berbagai ketimpangan dan gejolak sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang akhir-akhir ini terus melabrak keindonesian kita mesti selalu dimaklumi dalam konteks proses menjadi itu? Hemat saya, pada satu sisi kita sepakat dengan asumsi seperti itu, tetapi jangan lupa pada saat yang sama kita sebenarnya ditantang untuk selangkah lebih maju dari proses demokrasi hari ini.

               Lantas, seperti apa kita membaca pilgub NTT sebagai proses menuju kematangan demokrasi? Pilgub DKI baru saja usai. Terlepas dari siapa yang menang dan kalah dari kontestasi tersebut adalah suatu hal yang pasti ada pembelajaraan  berharga untuk kemajuan demokratisasi kita. Pilgub NTT yang bukan sebuah kebetulan ” mengekori” pilgub DKI harus menjadi batu pijakan bagi masyarakat NTT untuk menghadapi konstetasi politik yang  sudah di ambang pintu( pilgub). Masyrakat NTT penting memiliki pegangan dan referensi yang cukup untuk memilih dan menentukan pemimpin ke depan. Referensi sebagai rujukan dalam memilih ini penting untuk menampik tampilnya pemimpin yang berkarakter demagogis semata, sebaliknya menjadi landasan untuk merumuskan dan menentukan pemimpin yang berintegritas, jujur, berani dan memiliki terobosan yang restoratif.

Refrensi kita seperti apa?

                   Kelemahan utama masyarakat Indonesia dan NTT khususnya adalah seringkali terjerumus pada formulasi dan pemahaman yang keliru tentang refrensi dan latar belakang saat harus memilih seorang pemimpin. Masyarakat kita seringkali digiring kepada  refrensi yang keliru dan penuh pertimbangan politis. Di sini, pemimpin yang baik dan patut dipilih seolah-olah hanya terbatas pada mereka yang memiliki kedekatan emosional dan kesamaan keyakinan ( Agama ) dengan mayoritas pemilih. Pemimpin yang baik adalah mereka yang  memiliki kesamaan visi dan misi untuk suatu tujuan tertentu. Apakah kemudian kita tidak diperkenankan memilih pemimpin berdasarkan ikatan dan kedekatan tertentu? Tentu tidak. Persoalannya adalah kita seringkali terobsesi oleh faktor-faktor semacam ini dan  mengabaikan hal- hal yang lebih fundamental terkait karakter kepemimpinan yang baik seperti kejujuran, tegas, berani dan berintegritas. Masyarakat NTT adalah simbol dan representasi umat Kristen terbesar di Indonesia. Dalam konteks demokrasi nilai-nilai kekristenan ini mesti dijabarkan dengan menjadi pemilih yang benar-benar  demokratis dalam konteks pluralisme yang ada.  Jangan karena berbeda keyakinan atau pun terobsesi oleh kepentingan ekonomi sesaat dengan iming-iming jabatan dan pembagian sembako, kita lantas merubah pilihan. Kita harus sebisa mungkin berpikir jauh ke depan. Apa yang dilakukan hari ini harus dipastikan bisa membawa perubahan di hari-hari yang akan datang.

                          Demokrasi yang merupakan simbol kebangkitan rakyat untuk mengambil bagian dalam pemerintahan yang sedang berlansung harus dimaknai sungguh-sungguh ketimbang bersikap instan. Membiarkan setiap pesta demokrasi sebagai ajang jual- beli suara dan jabatan untuk kepentingan sesaat. Untuk konteks NTT, kemunculan calon-calon pemimpin yang sudah mendeklarasikan diri    untuk menjadi pemimpin di daerah ini adalah moment bagi masyarakat untuk memantau sekaligus memperdalam visi-misi mereka dengan situasi konkret yang ada.  Pastikan Visi- misi  yang  ditawarkan itu mampu menyelamatkan situasi dan kondisi kemiskinan yang ” membengkak”, angka putus sekolah yang terus meningkat, kasus human tracffiking yang kian masif, korupsi, kolusi dan nepotisme serta berbagai persoalan-persolan sosial lainya yang merajalela..

                          Lebih dari itu track record sebagai gambaran kepemimpinan seseorang jika terpilih harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemilih yang demokratis. Singkatnya pilgub NTT yang akan datang adalah kesempatan bagi masyarakat NTT untuk mendefinisikan siapa masyarakat NTT di tengah situasi demokrasi Indonesia yang  memprihatinkan ini. Jika keterpilihan Anis-Sandi dalam pilgub DKI benar-benar merupakan keberhasilan warga DKI untuk menampilkan wajah demokrasi yang asali, terlepas dari persoalan sara yang selama ini dinilai oleh kebanyakan pengamat sebagai penentu sekaligus faktor kemenangan Anis-Sandi; kita masyarakat NTT pun harus bisa menampik berbagai stigmatisasi yang selama ini menyudutkan kita dalam banyak aspek. Dari dan melalui pendidikan demokrasi kita harus memperlihatkan konsisten dan komitmen kita  mempercantik demokratisasi Indonesia dan NTT khususnya yang selama ini direduksi faedahnya oleh pihak-pihak tertentu.



*Rian Agung adalah Mahasiwa asal Manggarai. Saat ini Ia tengah menempuh pendidikan S1 pada bidang hukum di Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s